Sosok.ID - Gregory Stanton, yang mendirikan kelompok Genocide Watch, membunyikan alarm tentang kekerasan terhadap Muslim di India.
Sebuah genosida Muslim di India bisa terjadi, seorang ahli dikatakan telah meramalkan pembantaian Tutsi di Rwanda tahun sebelum terjadi pada tahun 1994.
Dilansir dari Al Jazeera, Senin (17/1/2022), Gregory Stanton, pendiri dan direktur Genocide Watch, mengatakan selama pengarahan kongres AS ada “tanda dan proses” awal genosida di negara bagian Assam, India, dan Kashmir yang dikelola India.
“Kami memperingatkan bahwa genosida bisa saja terjadi di India,” kata Stanton.
Ia berbicara atas nama organisasi non-pemerintah yang ia luncurkan pada 1999 untuk memprediksi, mencegah, menghentikan, dan meminta pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut.
Stanton mengatakan genosida bukanlah sebuah peristiwa tetapi sebuah proses dan menarik kesejajaran antara kebijakan yang ditempuh oleh Perdana Menteri India Narendra Modi dan kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya pada tahun 2017.
Di antara kebijakan yang dia kutip adalah pencabutan status otonomi khusus Kashmir.
Hal itu dikelola India pada tahun 2019 – yang melucuti warga Kashmir dari otonomi khusus yang mereka miliki selama tujuh dekade – dan Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan pada tahun yang sama, yang memberikan kewarganegaraan kepada minoritas agama tetapi mengecualikan umat Islam.
Stanton, mantan dosen studi genosida dan pencegahan di Universitas George Mason di Virginia, mengatakan dia mengkhawatirkan skenario serupa dengan Myanmar, di mana Rohingya pertama kali secara hukum dinyatakan bukan warga negara dan kemudian diusir melalui kekerasan dan genosida.
"Apa yang kita hadapi sekarang adalah jenis plot yang sangat mirip," katanya.
Stanton mengatakan ideologi Hindutva “bertentangan dengan sejarah India dan konstitusi India dan menyebut Modi sebagai “ekstremis yang telah mengambil alih pemerintahan”.
Pada tahun 1989, Stanton mengatakan dia telah memperingatkan presiden Rwanda saat itu Juvénal Habyarimana bahwa "jika Anda tidak melakukan sesuatu untuk mencegah genosida di negara Anda, akan ada genosida di sini dalam waktu lima tahun".
Tanda-tanda peringatan dini diikuti oleh pembantaian 800.000 orang Tutsi dan orang Rwanda lainnya pada tahun 1994.
“Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi di India,” kata Stanton.
Genocide Watch mulai memperingatkan genosida di India pada tahun 2002, ketika periode tiga hari kekerasan antar-komunal di negara bagian Gujarat di India barat mengakibatkan pembunuhan lebih dari 1.000 Muslim.
Tanggapi dengan serius
Aakar Patel, seorang aktivis hak yang berbasis di Bengaluru, penulis dan mantan kepala Amnesty International di India, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa laporan tersebut harus ditanggapi dengan “sangat serius”.
“Saya pikir sejarah dalam catatan kekerasan sipil India menunjukkan apakah negara melakukan sesuatu yang memprovokasi kekerasan (terhadap Muslim) atau tidak cukup berbuat untuk menghentikannya,” kata Patel.
"Saya pikir pemerintah India perlu menganggapnya serius ... Orang-orang di luar secara alami khawatir ketika hal-hal seperti itu dikatakan di India dan tidak ada yang dilakukan oleh negara," katanya mengacu pada seruan baru-baru ini untuk genosida Muslim yang dibuat di sebuah acara oleh kelompok Hindu sayap kanan.
MM Ansari, mantan komisaris informasi dan pendidik yang berbasis di New Delhi, menyebut laporan itu "mengkhawatirkan". "Ketakutan itu sangat nyata," katanya.
Pakar lain mengecam meningkatnya serangan terhadap vendor dan bisnis Muslim oleh kelompok supremasi Hindu.
Video para pemimpin agama Hindu yang menyerukan pembunuhan massal dan penggunaan senjata terhadap Muslim yang menjadi viral di media sosial bulan lalu mendorong Mahkamah Agung untuk memerintahkan penyelidikan atas ujaran kebencian di negara bagian Uttarakhand.
“Di bawah kepemimpinan BJP, India menjadi salah satu negara paling berbahaya bagi Muslim dan Kristen di dunia. Mereka dianiaya secara fisik, psikologis dan ekonomi,” tulis aktivis dan akademisi Apoorvanand dalam OpEd untuk Al Jazeera.
“Hukum sedang disahkan untuk mengkriminalisasi praktik keagamaan, kebiasaan makan, dan bahkan bisnis mereka.”
Syed Zafar Islam, juru bicara pemerintah Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, menolak laporan Genocide Watch, dengan mengatakan "tidak ada hal-hal seperti yang digambarkan".
“Pertama-tama kesan yang mereka buat secara faktual tidak benar,” kata Islam, seraya menambahkan bahwa banyak contoh yang disorot oleh media jauh dari kenyataan.
“Ada kasus (penyerangan) tetapi tidak terbatas pada satu komunitas. Dalam masyarakat, terkadang kami saling menyerang karena alasan seperti sengketa properti atau sengketa lainnya. Hal ini tidak hanya terjadi antara Hindu dan Muslim saja, tetapi juga terjadi di antara umat Hindu,” katanya.
Muslim terdiri hampir 14 persen dari 1,4 miliar penduduk India, sementara umat Hindu masih membentuk hampir 80 persen dari populasi.
BJP Modi dan induk ideologisnya, sayap kanan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), telah memperingatkan umat Hindu tentang konversi agama ke Islam dan Kristen, dan menyerukan tindakan untuk mencegah “ketidakseimbangan demografis” di negara berpenduduk terbesar kedua di dunia itu.
Sekedar informasi, BJP Modi telah dituduh mendorong penganiayaan terhadap Muslim dan minoritas lainnya oleh nasionalis Hindu garis keras sejak berkuasa pada tahun 2014, tuduhan yang dibantahnya. (*)