Sosok.ID - Laut China Selatan selama beberapa bulan terakhir memang diketahui semakin memanas karena aktivitas militer sejumlah negara.
Paling disoroti adalah Negeri Tirai Bambu yang makin sering lakukan kegiatan militer di kawasan tersebut.
Menlansir dari Kompas.com, beberapa waktu lalu China kedapatan kirim kapal perangnya untuk masuki wilayah Indonesia.
Padahal diketahui Laut Natuna Utara adalah wilayah paling selatan dari Laut China Selatan.
Hal itupun dicap sebagai tantangan terbuka dari Tiongkok kepada negara-negara di kawasan Laut China Selatan termasuk Indonesia.
Tak hanya China saja, ternyata Vietnam diam-diam juga memperbolehkan nelayan-nelayan mereka untuk mencari ikan di kawasan yang sama.
Kegiatan ilegal tersebut ternyata telah jadi sorotan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama beberapa waktu ini.
Sosok nomor satu di Republik Indonesia tersebut ternyata tak tinggal diam dengan apa yang terjadi di kawasan Laut Natuna Utara.
Situasi yang tengah memanas tersebut membuat Presiden Jokowi mengambil tindakan serius.
Demi menciptakan daya deteren TNI dan Bakamla di kawasan tersebut, Jokowi dilaporkan telah menyiapkan anggaran belasan triliun.
Melansir dari Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, sebuah kebijakan dalam hal pertahanan juga ikut disoroti.
Presiden Jokowi dalam Perpres tersebut telah menyiapkan anggaran Rp 12,2 triliun yang disebut akan dicicil selama 5 tahun untuk memperkuat pertahanan RI.
Dalam keterangan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) ditunjuk sebagai penanggungjawab.
Dokumen tersebut juga mengungkapkan salah satu upaya penguatan di Natuna dilakukan lewat pengadaan alutsista baru.
Salah satunya adalah pengadaan unmanned aerial vehicle (UAV) atau drone.
Selain itu Pemerintah bakal memperkuan sarana dan prasarana militer di beberapa pulau strategis di kawasan tersebut.
Dalam keterangan Pemerintah menyampaikan anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kecukupan alutsista TNI AL di Natuna sebesar 40,59 persen.
Anggaran itu juga dipakai untuk memenuhi kecukupan alat peralatan keamanan laut (alpakamla) milik Bakamla sebesar 44,17 persen.
(*)