Sosok.ID - Presiden Joko Widodo, berpidato pada Sidang Majelis Umum (SMU) ke-75 PBB secara virtual pada Rabu (23/9/2020).
Melansir Tribunnews.com, dalam pidatonya Jokowi sempat menyinggung tentang pentingnya menjaga perdamaian dunia.
Lebih lanjut Jokowi menitip pesan agar PBB senantiasa berbenah diri.
"Melihat situasi dunia saat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pemikiran," kata Jokowi dalam pidatonya di sidang umum PBB.
Baca Juga: Sekeranjang Bunga Dikirim Jokowi untuk Kim Jong Un: Mohon Terima, Yang Mulia...
"Yang pertama, PBB harus senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi.
"PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralism delivers, termasuk pada saat terjadinya krisis.
"PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global."
Salah satu penggalan pidato Jokowi tersebut disoroti oleh pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga.
Dorongan Jokowi kepada PBB untuk bersikap lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan tantangan dunia dinilai Jamiluddin sebagai keinginan yang standar dan normatif.
Menurutnya, setiap lembaga sudah seharusnya responsif dan efektif dalam menyelesaikan tantangan.
Lembaga yang tidak responsif dianggapnya bakal larut dan terbenam dalam permasalahan.
Jamiluddin lantas menilai prinsip responsif dan efektif yang digaungkan Presiden Jokowi seyogianya juga diterapkan di Indonesia.
Presiden Jokowi pidato dalam sidang umum PBB secara virtual, Rabu, 23 September 2020
Terutama dalam upaya menekan laju infeksi pandemi covid-19 saat ini.
Ia menyebut pidato Jokowi tak sesuai dengan cara pemerintahan mengatasi pandemi virus corona.
"Namun kita semua tahu, Indonesia dalam menangani pandemi covid-19 belumlah melaksanakan prinsif responsif dan efektif."
"Justru di awal pemunculan Covid-19, Indonesia tampak lamban. Akibatnya, pandemi Covid-19 hingga sekarang belum juga melandai," ujar Jamiluddin, Kamis (24/9/2020), dikutip dari Tribunnews.com.
Ajakan Jokowi memang menjadi salah satu prinsip dalam komunikasi yang efektif, lanjut Jamil.
Sementara komunikasi menjadi tidak efektif ketika ada pihak-pihak yang merasa lebih unggul dalam menangani pandemi covid-19.
Jamiluddin menilai prinsip itu belum optimal dilaksanakan di Indonesia.
Ia pun mencontohkan sikap pemprov DKI dan pemerintah pusat yang tak sejalan dalam upaya menanggulangi virus corona.
"Kasus relasi pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta misalnya, kerap terlihat dalam ketidaksetaraan."
"Hal ini membuat komunikasi antara pusat dan DKI Jakarta terganggu dalam mengatasi Covid-19."
Jamiluddin meminta agar pidato Jokowi dalam sidang umum PBB juga diterapkan sebagaimana mestinya.
"Jadi, ajakan Jokowi di PBB tersebut seyogianya diterapkan di Indonesia dengan sungguh-sungguh. Kebiasaan retorik sudah seharusnya ditanggalkan."
"Perkataan dan perbuatan harus sinkron agar persoalan Covid-19 dapat diatasi dengan efektif," paparnya. (*)