Sosok.ID - China semakin giat meningkatkan kapabilitas militernya.
Beijing saat ini sangat aktif membuat berbagai mesin perang.
Bayangkan saja dalam setahun galangan-galangan kapal di China mampu memproduksi 20 unit kapal perang kelas berat.
Kapabilitas inilah yang membuat negara-negara di kawasan khususnya di Asia Tenggara yang terlibat tumpang tindih klaim teritori laut dengan China was-was bukan main.
Baca Juga: Indikasi Korupsi? Bansos Presiden Sampai ke Tangan Warga Tak Lengkap Isinya, Kemensos Angkat Bicara
Belakangan, Beijing tampak aktif melakukan kegiatan pembangunan dan penguatan militer sehingga menjadi tindakan administratif dan penegakan hukum untuk memperkuat klaimnya di Laut China Selatan.
Melansir South China Morning Post, langkah China baru-baru ini untuk menciptakan dua distrik administratif serta menyebutkan 80 fitur geografis di Laut China Selatan telah menuai protes dari negaa lain, seperti Vietnam.
Menurut para pejabat dan pakar di wilayah tersebut, hal lain yang juga menyebabkan kegelisahan negara tetangga adalah perluasan alat penegakan hukum domestik China baru-baru ini ke wilayah yang disengketakan.
Negara-negara Asia Tenggara juga cemas bahwa China akan memilih untuk melakukan konflik langsung dengan negara-negara penuntut yang lebih kecil ketika mereka berupaya untuk melawan upaya China dalam mengembangkan sumber daya perikanan dan energi di wilayah tersebut.
"Hanya ada sedikit informasi yang tersedia tentang kampanye ini, tetapi kami mengawasi dengan seksama untuk mengetahui apa implikasinya bagi Laut China Selatan," kata seorang diplomat dari Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) seperti yang dikutip South China Morning Post.
Seorang diplomat Asia lainnya mengatakan negaranya prihatin dengan aksi China baru-baru ini di Laut China Selatan, yang dilakukan ketika negara-negara lain disibukkan dengan urusan virus corona.
Xinhua melaporkan, pada tanggal 1 April lalu, misalnya, penjaga pantai Tiongkok meluncurkan kampanye penegakan hukum selama delapan bulan bernama "Blue Sea 2020", yang salah satu tujuannya adalah untuk menindak "pelanggaran dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai", serta konstruksi proyek kelautan dan pesisir .
Kampanye ini merupakan upaya multi-lembaga antara penjaga pantai dan transportasi, sumber daya alam, dan kementerian lingkungan.
China sejauh ini hanya merilis akun operasi terbaru yang menargetkan pelanggaran domestik.
Namun para diplomat dan pakar di wilayah tersebut meyakini arahan itu dapat diperluas ke perairan Laut China Selatan yang disengketakan.
China dan Vietnam mengalami bentrok bulan lalu akibat sebuah insiden yang melibatkan tabrakan antara kapal pengintai maritim Tiongkok dan kapal nelayan Vietnam di dekat Pulau Paracel.
Masing-masing pihak menuding mereka ditabrak dengan sengaja.
China mengklaim lebih dari 80% laut yang kaya energi dan semakin tegas dalam menghalangi penuntut lain seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia, dari mengeksploitasi sumber daya minyak, gas, dan perikanan di wilayah tersebut.
AL Vietnam paling keras menentang klaim China di LCS
Konflik tiga arah telah memanas dalam beberapa bulan terakhir terkait upaya Malaysia dalam eksplorasi energi di wilayah tersebut.
China menyatakan penentangannya dengan mengerahkan kapal riset pemerintah Haiyang Dizhi 8 bersama dengan kapal penjaga pantai untuk mengikuti pelatihan yang dikontrak oleh Petronas milik negara Malaysia yang beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia.
Blok eksplorasi energi Malaysia, beberapa di antaranya berada di dalam landas kontinen Malaysia dan Vietnam yang tumpang tindih, juga mendapat protes dari Hanoi, yang mengerahkan salah satu kapalnya untuk mengekor kapal Malaysia.
Situasi semakin diperumit oleh persaingan AS-Cina yang semakin intensif. Kapal perang AS, bergabung dengan fregat Australia, melakukan latihan bersama di dekat lokasi operasi Malaysia. (*)
Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Beijing perkuat klaim di Laut China Selatan, negara tetangga mulai resah dan gelisah"