Sosok.ID - Presiden Jokowi telah memutuskan untuk tidak melarang masyarakat yang hendak mudik lebaran meski pandemi Covid-19 kian merebak di Indonesia.
Padahal sebelumnya, Jokowi berulang kali menyinggung soal bahaya mudik lebaran di tengah wabah.
"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah," kata Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan seusai rapat terbatas pada Kamis (2/4/2020), dikutip dari Kompas.com.
Ketika ditanya alasannya, jawaban Luhut seolah skeptis dengan sikap masyarakat.
Luhut menyebut besar kemungkinan jika larangan itu di terbitkan pemerintah, akan tetap dilanggar oleh sebagian masyarakat.
Sebagai gantinya, pemerintah menganjurkan agar para pemudik melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing.
Kendati demikian pemerintah tetap mengimbau masyarakat agar tidak mudik agar tidak membawa penyakit.
"Kita imbau kesadaran bahwa kalau anda mudik, nanti bawa penyakit, hampir pasti bawa penyakit. Kalau membawa penyakit itu di daerah ada yang meninggal, bisa keluargamu," kata Luhut.
Menyikapi keputusan Presiden Joko Widodo, mantan pasangannya saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo angkat bicara.
Rudi yang menggantikan jabatan Jokowi sebagai Wali Kota Solo periode Oktober 2012 sampai Agustus 2015 itu menuturkan, keputusan pemerintah pusat terlalu berisiko.
Menurutnya, hal itu berpotensi menyulitkan meski pemerintah kota telah menyiapkan karantina bagi pemudik yang tiba di wilayahnya.
"Mudah-mudahan para pemudik tidak pulang," tutur Rudy, Sabtu (4/4), dikutip Sosok.ID, dilansir dari Tribun Solo, Senin (6/4).
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi terkait mudik lebaran
"Kalau Pak Jokowi tidak melarang mudik, jadi mumet aku, harus ada aturan tegas," kritiknya pada mantan rekannya tersebut.
Rudi yang kembali menjabat sebagai Wali Kota Solo sejak Februari 2016 sampaisekarang itu menyarankan agar ditegakkan aturan tegas perihal larangan mudik demi memutus rantai sebaran virus corona.
"Kalau (bisa) ada ketegasan para pemudik untuk tidak perlu mudik tahun inilah," katanya.
Orang nomor satu di Solo itu mengatakan pemerintah pusat dapat melakukan beberapa cara agar pemudik di tanah rantau tidak memilih untuk balik kampung.
"Kebijakan dari pemerintah pusat bagi karyawan di perusahaan besar, kalau di karantina mandiri, gaji jangan dipotong, kalau mudik tidak diberi THR, nanti juga tidak mudik," ucap Rudy.
"Sekalian membuat sedikit ekstrem paling dimarahi para buruh," imbuhnya.
Meski merasa larangan mudik adalah pilihan yang lebih tepat, namun Rudi telah mengantisipasi kedatangan pemudik di Kota Solo dengan menyiapkan lokasi khusus untuk karantina mandiri.
Beberapa lokasi tersebut antara lain Graha Wisata Niaga, Dalem Joyokusuman, dan Dalem Priyosuhartan.
Baca Juga: Tak Ada Hati! 1.000 Stock Masker Puskesmas Dicolong Sopir Ambulans, Dijual Ulang Seharga Rp 5 Juta
Pemkot Solo sedang mengupayakan agar ketiga tempat tersebut dapat segera digunakan.
"Tinggal menyiapkan tempat cuci tangan, tempat wudhu, dan sekat yang lainnya sudah siap," kata Rudy.
"Kapasitasnya untuk di Dalem Joyokusuman sekitar 70 orang, dan Dalem Priyosuhartan kurang lebih 39 orang," imbuhnya.
Adapun Pemkot Solo berencana mensimulasikan SOP karantina mandiri bagi pemudik di Solo pada Senin (6/4).
"Kita mau sosialisasikan dulu, besok kita simulasikan," kata Rudy pada Minggu (5/4), seperti dikutip dari Tribun Solo.
Berkaitan Standar Operasional Prosedur (SOP), Rudi membuat sedikit rencana perubahan.
"Para pemudik tidak akan dibawa ke Posko Covid-19 24 jam, nek bawa virus malah di Balai Kota, ya sudah coba kita rubah," ungkap Rudy.
Proses skrining yang semula direncanakan dilakukan di Posko Covid-19, dialihkan ke lokasi karantina pemudik di Graha Wisata Niaga Solo.
"Jadi SOP-nya nanti pemudik dari terminal, dari stasiun, dari bandara, nanti langsung masuk rumah karantina dan dipersika di situ," jelasnya.
Para pemudik kemudian diberikan pilihan karantina di Graha Wisata Niaga atau rumah sendiri.
Apabila mereka menyatakan siap dan sanggup melakukan karantina mandiri di rumah sendiri, maka dibolehkan.
"Mereka akan diawasi Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Linmas, begitu bandel keluar rumah akan langsung diambil dan dimasukkan rumah karantina," tandasnya. (*)