Sosok.ID - Bergabung untuk bekerja di perusahaan plat merah adalah impian banyak orang di Indonesia.
Iming-iming gaji besar dan tunjangan seabrek menjadi daya tarik bagi perusahaan-perusahaan milik negara.
Baik dari sektor pertambangan, perminyakan bahkan sampai penyedia layanan jasa seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Banyak lulusan-lulusan baru melirik dan mencari informasi mengenai perusahaan-perusahaan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN) ini.
Setiap tahun perusahaan yang memberikan pemasukan bagi negara itu membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin bergabung dan berkarier di perusahaan plat merah tersebut.
Tapi apakah anda tahu bahwa ada salah satu perusahaan BUMN yang selalu buka lowongan kerja tapi hanya memiliki tujuh pegawai?
Ya, ada salah satu perusahaan BUMN yang hanya memiliki 7 pegawai selama berdiri dari tahun 1974.
PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PT PANN) saat ini tengah menjadi sorotan publik.
Bagaimana tidak, perusahaan BUMN yang bergerak dibidang marintim tersebut hanya memiliki 7 pegawai selama 46 tahun berdirinya perusahaan tersebut.
Tak hanya itu saja, PT PANN ini ternyata juga mendapat suntikan dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya tak sedikit.
Perusahaan perkapalan tersebut mendapat suntikan dana sebesar Rp 3,76 triliun.
Meski lini bisnis utamanya adalah pembiayaan di sektor marintim, ternyata pendapatan utama dari perusahaan ini bukan dari sana.
Pendapatan yang utama untuk PT PANN ini ternyata berasal dari bisnis hotel yang disewakan oleh perusahaan tersebut.
PT PANN
PT PANN didirikan pada tahun 1974 atau hampir separuh abad yang khusus untuk melakukan usaha di bidang pengembangan armada niaga nasional.
Pendirian Perusahaan Terbuka ini juga menjadi amanat dari Rencana Pengembangan Lima Tahun (Repelita II) di era Orde Baru.
Ketika itu pemerintah diminta membentuk satu badan yang bertugas di bidang pembiayaan dan pengembangan armada niaga nasional.
Usaha BUMN yang tengah sakit ini bukan hanya menyediakan dan mengoperasikan armada niaga dan jasa pengadaan kapal.
Perusahaan ini juga menjadi perantara pengadaan kapal dan perdagangan di bidang armada niaga.
Kantor pusatnya berada di Jalan Cikini IV, Jakarta Pusat.
Perseroan tersebut memiliki usaha telekomunikasi navigasi maritim dan jasa pelayaran untuk usaha jasa sektor maritim.
Beberapa usahanya seperti membuat facial monitoring system, monitoring kapal, estimasi keberangkatan dan kedatangan kapal, informasi cuaca, kondisi cuaca, long range identification, dan tracking national data center.
PT PANN juga tercatat memiliki anak usaha di bidang pembiayaan yakni PT PANN Pembiayaan Maritim.
Menurut catatan Kementerian Keuangan, PT PANN berdiri dengan modal dasar Rp 180 miliar dan modal disetor pemerintah Rp 45 miliar.
Sementara itu 93 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan sekitar 6,9 persen dimiliki oleh salah satu bank milik BUMN, Bank Mandiri.
Bahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani pernah mengaku bingung dengan keberadaan PT PANN ini.
Hal tersebut diungkap oleh mantan pemimpin bank dunia ini di rapat kerja dengan komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (2/12/2019) silam.
Terdapat momen menarik ketika mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut memaparkan rencana penyertaan modal negara (PMN) tahun 2020, tiba-tiba anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Misbakhun melakukan interupsi.
Sebab, dirinya merasa tidak familiar dengan salah satu BUMN yang disuntik modal oleh pemerintah dengan skema non-tunai.
BUMN tersebut adalah PT PANN (Persero).
"Saya interupsi, saya ingin tahu PT PANN ini apa Bu? Saya baru dengar ini persero PT PANN," ujar Misbakhun.
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani pun mengaku tidak familiar dengan BUMN tersebut.
Dia mengatakan, BUMN tersebut memang tidak populer dan wajar Misbakhun bahkan dirinya tidak mengetahui keberadaan BUMN tersebut.
"PT PANN ini Pengembangan Armanda Niaga Nasional. Saya juga baru dengar sih, Pak. Saya juga belum pernah dengar PT ini," ujar Sri Mulyani.
Laporan Sri Mulyani, BUMN ini mendapatkan PMN non-tunai sebesar 3,76 tirilun yang berasal dari konversi utang Subsidiary Loan Agreement (SLA) menjadi ekuitas.
Salah satu anggota DPR RI yang mengkritisi pendanaan PT PANN, Misbakhun masih bertanya-tanya suntikan modal sebesar itu untuk perusahaan yang tak familiar ditelinga banyak orang.
Sri Mulyani menjelaskan, meski tak populer, ternyata BUMN tersebut sudah cukup lama berdiri, yaitu sejak tahun 1974. (*)