Makan Biaya Capai Rp 500 Juta Hingga Jadi Parameter Kualitas Pendidikan Termahal di Indonesia, Penghapusan UN Sempat Ditolak Mantan Wapres

Senin, 02 Desember 2019 | 09:45
Kolase gambar Tribunnews/Jeprima dan Rina Ayu

Makan Biaya Capai Rp 500 Juta Hingga Jadi Parameter Kualitas Pendidikan Termahal di Indonesia, Penghapusan UN Sempat Ditolak Mantan Wapres

Sosok.ID - Ide penghapusan Ujian Nasional (UN) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tengah ramai dibicarakan.

Pasalnya, rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk menghapuskan Ujian Nasional (UN) ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan.

Bahkan pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sebelumnya, rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) sempat menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Seperti yang kita ketahui, setelah menjadi momok selama bertahun-tahun di dunia pendidikan Indonesia, Mendikbud Nadiem Makarim akhirnya memutuskan bakal menghapus Ujian Nasional.

Baca Juga: Mengaku Keracunan, Saat Diperiksa Dokter Tubuh Bocah 4 Tahun Ini Justru Penuh Luka Lebam dan Sering Ngigau Teriak 'Ampun Budhe', Fakta Mengejutkan Terungkap!

Dikutip Sosok.ID dari Warta Kota, Senin (2/12/2019) Nadiem Makarim mengungkap banyak faktor yang pada akhirnya mendukung recanannya menghapus sistem tersebut dari pendidikan Indonesia.

Mulai dari masukan dari para guru, orang tua hingga para siswa.

"Banyak sekali aspirasi dari masyarakat. Sebenarnya dari guru, dari murid, dari orangtua yang sebenarnya banyak juga dari mereka yang inginnya bukan menghapus, tapi menghindari hal yang negatif," ujar Nadiem Makarim di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Salah satu yang menjadi pertimbangan Nadiem Makarim menghapuskan UN dari sistem pendidikan Indonesia adalah kondisi mental para pelajar.

Baca Juga: Jerit Tangis Napi di Jambi dari Balik Jeruji, Keluarga Nekat Bawa Jasad Orangtuanya ke Depan Lapas Gegara Tak Diizinkan Pulang Melayat

Nadiem Makarim mengungkap bahwa tingkat stres yang dirasakan para pelajar menjelang Ujian Nasional setiap tahun terus meningkat.

Tingginya tingkat stres yang dirasakan para siswa ini diakibatkan rasa khawatir yang berlebihan dalam menghadapi Ujian Nasional.

Kendati demikian, Nadiem Makarim mengatakan dirinya semata-mata tak kan langsung menghapus UN begitu saja.

Banyak hal yang harus ia lakukan untuk memperbaiki esensi dari sistem UN dalam pendidikan Indonesia.

Baca Juga: Kelaparan Hingga Pingsan, Murid-murid di Wilayah Ini Hanya Berangkat Sekolah Bila Ada Makanan Untuk Mereka!

Nadiem Makarim juga mengatakan bahwa ia akan mencari metode terbaik untuk menentukan prestasi pelajar di Indonesia tanpa harus terus mengacu pada UN.

"Jadi bukan semuanya ini wacana menghapus saja, tapi juga wacana memperbaiki esensi dari UN itu sebenarnya apa.

Apakah menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem," kata Nadiem Makrim.

Namun rencana Nadiem Makarim menghapus UN masih dalam perjalanan panjang.

Baca Juga: Biasa Dikelilingi Wanita Cantik, Hotman Paris Mendadak Panas Dingin Hingga Berkeringat Ketika Lihat Tingkah Genit Lucinta Luna : Mati Deh Aku!

Untuk tahun 2020 sendiri, Ujian Nasional masih akan tetap dijalankan.

Nadiem sendiri bersama timnya masih melakukan kajian dan evaluasi untuk menyuseskan rencananya.

"Masih dikaji, baru minggu lalu kan. Ya kita bertahap assessment. Tahap mengevaluasi, jadi ya belum siap," lanjut Nadiem Makarim seperti yang dikutip Sosok.ID dari Warta Kota.

Kendati sudah yakin bakal menghapus Ujian Nasional dari sistem pendidikan Indonesia, rupanya ide Nadiem Makarim ini sempat ditolak oleh penimpin sebelumnya.

Baca Juga: Disebut Sebagai Spesies Baru, Nyatanya Ini Dibalik Kebenaran Hewan-hewan Berwajah Aneh

Dilansir Sosok.ID dari Antara News, kala masih menjabat sebagai Wakil Presiden Jokowi, Jusuf Kalla sempat menunjukkan keberatan dengan ide penghapusan Ujian Nasional dari sistem pendidikan.

Menurut Jusuf Kalla penghapusan Ujian Nasional dapat berakibat buruk bagi sistem pendidikan di Indonesia.

Dirinya mengungkapkan nantinya ditakutkan tidak ada tolak ukur terhadap evaluasi belajar siswa.

"Kalau (UN) mau dihapuskan, itu berbahaya justru untuk kualitas pendidikan. Ada UN daja kualitas pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada.

Baca Juga: Kisah Pilu Nurul Faqih, Berangkat Pagi Menuju Untuk Diwisuda, Meninggal Gegara Ditabrak Motor, Ini Video Kesedihan Kakak Saat Gantikan Adiknya!

Tidak ada parameter untuk mengukur (pendidikan Indonesia) maju atau mundur)," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres pada Maret 2019 lalu.

Menurut Jusuf Kalla selama ini UN dianggap sebagai metode terbaik untuk mengevaluasi proses belajar siswa dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) hingga sekolah mengengah atas (SMA).

Ketentuan tersebut bahkan tercantum dalam undang-undang.

Dikutip Sosok.ID dari Kompas.com, selaku pengamat pendidikan, Darmaningtyas mengatakan bahwa ide penghapusan UN memang layak untuk dilakukan.

Baca Juga: Oknum Camat Tak Sengaja Sebar Video Mesumnya dengan Selingkuhan, Warganya Ngamuk

Sebab pada kenyataannya Ujian Nasional memang seharusnya tidak dijalankan.

"Sudah enggak perlu, evaluasi kan enggak harus lewat ujian nasional, bisa berbagai macam cara

Kalau evaluasi belajar kan tanggung jawab guru, yang evaluasi lembaga oleh Badan Akreditasi Nasional," ungkap Darmaningtyas.

Baca Juga: Lebih Berharga Daripada Emas, Hewan Ini Sampai Dijaga Tentara Supaya Tidak Diambil Oleh Pemburu

Menurut pengamat, Ujian Nasional layak dihapuskan karena anggarannya yang begitu besar bisa digunakan untuk prasarana lainnya.

"Kalau itu dihapuskan kan dananya bisa untuk peningkatan sarana dan prasarana, untuk pelatihan guru, ya mungkin untuk bantuan sekolah-sekolah swasta yang masih tertinggal," ujar Darmaningtyas.

Baca Juga: Terpanggang Hidup-hidup Dalam Mobil, Pelarian 2 Pelaku Curas Berakhir di Tengah Jalan, Ban Mobil Sempat Ditembak, Ini Video Pengejarannya!

Darmaningtyas menyebutkan kalau Ujian Nasional sendiri membutuhkan anggaran tiap tahunnya hingga Rp 500 miliar.

"Jadi kalau UN dihapuskan itu bisa mengefisiensikan anggaran rata-raa setahun bisa Rp 500 miliar, dan itu bisa dipakai untuk peningkatan sarana dan prasarana," pungkasnya.

(*)

Editor : Tata Lugas Nastiti

Sumber : Kompas.com, Antara, Warta Kota

Baca Lainnya