Sah! Rencana Pemindahan Ibukota Indonesia Telah Diresmikan, Tinggal Menunggu Penentuan Provinsi

Selasa, 30 Juli 2019 | 11:58
Kolase kompas.com | Biro Pers SetPres

Sah! Pemindahan Ibukota Indonesia Tinggal Menunggu Penentuan Provinsi

Sosok.ID- Akhir-akhir ini santer mengenai isu pemindahan Ibukota negara Indonesia menuju ke pulau Kalimantan.

Kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa menjadi salah satu alasan pemindahan Ibu Kota.

Jokowi menilai, selama ini kegiatan ekonomi terpusat di pulau Jawa sehingga pulau tersebut menjadi sangat padat dan mengakibatkan kesenjangan ekonomi di luar pulau Jawa.

Ia dikabarkan telah menyetujui perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan.

Baca Juga: Terkuaknya Akal Bulus Orang Mati Hidup Lagi di Sampang, Mayat Sempat Digelitik Kakinya Sampai Kaget dan Jatuh dari Keranda

Kepastian ini disampaikan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Hal itu disampaikan ketika Bambang berada di acara Penyusunan Langkah Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jawa-Bali 2020-2024 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Senin, (29/7/2019).

"Iya, nanti diumumkan (perpindahan ibu kota negara)," kata Bambang.

"Pulaunya Kalimantan, provinsinya, nanti (menyusul)," ujar Bambang.

Baca Juga: Kisah Sedih Jodi, Bocah 7 Tahun di Kuningan yang Bersekolah Tanpa Pakaian Layak dan Alas Kaki

KOMPAS.com | GHINAN SALMA

Sah! Pemindahan Ibukota Indonesia Tinggal Menunggu Penentuan Provinsi

Penyampaian detail mengenai provinsi mana yang akan ditunjuk masih dirahasiakan oleh pihaknya.

Jokowi sebelumnya disebut ingin rencana pemindahan ibu kota tak hanya jadi wacana semata.

Rencana pemindahan itu harussegera bisa terwujud tambahnya.

Keinginan Jokowi itu disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Baca Juga: Melawan 264 Calon Taruna, Irfan Urane Azis, Anak Kabareskrim Polri Berhasil Lolos Akpol dengan Nilai Tertinggi

"Jadi memang pemindahan ibu kota ini bukan hal yang baru. Rencana ini juga pernah diangkat Presiden Soekarno dan Soeharto. Presiden Jokowi menginginkan ini bukan hanya wacana, tapi kongkrit," ujar Bambang.

Dua lokasi yang menjadi kandidat kuat ibukota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Jokowi sempat membandingkan kedua lokasi ini saat dia melakukan peninjauan.

Menurut Jokowi, kelebihan Gunung Mas adalah luas wilayahnya.

Baca Juga: Diusir Paksa Warga Kampung, Pasangan Hubungan Sedarah di Luwu Ngaku Kelakuan Bejat Mereka Terpancing Pelukan Mesra dan Curhat Rumah Tangga

Gunung Mas siap menjadi Ibu Kota karena luas wilayahnya sangat menunjang untuk membangun pusat pemerintahan.

Masih ada permasalahan yang terdapat di wilayah ini, menurut Jokowi permasalahan tersebut terkait infrastruktur.

Ia juga sempat menyinggung soal Presiden pertama RI Soekarno yang dulu memilih Kalimantan Tengah sebagai Ibu Kota baru.

Jokowi mengatakan, Soekarno memilih Kalteng pasti memiliki sejumlah alasan khusus.

Baca Juga: Diduga Telah Tewas Berhari-hari, Seorang Wanita Ditemukan dengan Kepala Berlumur Darah dan Tangan Terikat di Dalam Kontrakannya

Biro Pers SetPres

Sah! Pemindahan Ibukota Indonesia Tinggal Menunggu Penentuan Provinsi

Mengutip dari Antara, Jokowi menyebut Balikpapan memiliki kesiapan dari segi infrastruktur.

Namun, seperti halnya Gunung Mas, wilayah ini juga memiliki kekurangan.

Dikutip dari website Sekretariat Kabinet RI, salah satu minus di Balikpapan, airnya asin dan di sana juga masih banjir

Tahap awal ibukota baru akan menampun 1,5 juta penduduk.

Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa.

Baca Juga: Jadi Buronan Polisi, Pria Paruh Baya yang Makan Kucing Hidup-hidup Sempat Ancam Akan 'Habisi' Perekam Videonya

Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.

Membangun ibukota baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektar, pemerintah setidaknya memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.

(*)

Editor : Tata Lugas Nastiti

Sumber : Kompas.com, Antara

Baca Lainnya