Sosok.ID - Empat bulan sudah penembakan di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru berlalu.
Brenton Tarrant, teroris yang melakukan tindakan biadab itu kini menjadi Public Enemy No.1 di Selandia Baru.
Karena tak ada hukuman mati di Selandia Baru, maka Tarrant kemungkinan besar dipenjara tanpa ada kemungkinan sama sekali untuk bebas.
Namun masalah tidak berakhir di situ saja.
Melansir nbcnews.com, Sabtu (13/7/2019) pada hari Sabtu ini, lusinan warga pemilik senjata api di Christchurch menyerahkan senjata mereka ke pihak berwajib untuk diganti dengan uang.
Hal ini disinyalir lantaran pemerintah Selandia Baru menerapkan Undang-Undang baru dengan melarang peredaran senjata di negaranya.
Polisi setempat mengatakan jika pemerintah pada hari ini mengelontorkan uang senilai 288 ribu dolar AS untuk membeli senjata-senjata milik warga itu.
Mike Johnson, seorang komandan polisi distrik Christchurch, mengatakan pembelian kembali senjata-senjata ini telah sukses dilaksanakan.
Baca Juga: Sepakat Akhiri Perpecahan Politik, Prabowo Subianto : Enggak Ada Lagi Cebong Kampret!
Pemerintah Selandia Baru sendiri menganggarkan dana senilai 100 juta dolar AS untik membeli kembali senapan api milik warganya macam AR-15 dan lain sebagainya.
Pemerintah Jacinda Ardern memberikan batas waktu sampai Desember tahun ini bagi warganya untuk menyerahkan senjata api mereka.
Pihak keamanan Selandia Baru mengatakan setidaknya 14.000 jenis senjata di seluruh negara itu dilarang di bawah undang-undang baru yang diresmikan April lalu.
Hingga kini ada 1 juta hingga 1,5 juta senjata api di Selandia Baru dan 250.000 pemilik senjata berlisensi.
Namun bagi pemilik senjata yang berlisensi dan berijzin bisa tetap memiliki senjata mereka.
Meski demikian Nicole McKee, sekretaris Dewan Pemilik Senjata Api Berlisensi, mengatakan pemerintah merendahkan pemilik senjata dengan mencoba menyelesaikan pembelian kembali dengan harga murah.
"Mereka memang ingin mematuhi undang-undang baru tetapi mereka tidak memiliki insentif dan mereka sedang menunjuk ke arah mereka dan diperlakukan seperti penjahat," kata McKee.
"Mereka marah pada cara mereka diperlakukan," tambahnya.
Peredaran senjata api di masyarakat Selandia Baru.
Memang sebelum penembakan dua masjid di Christchurch, pemerintah Selandia Baru sama sekali tak melarang warganya memiliki senjata api.
Bahkan siapapun boleh mempunyai senjata api berspesifikasi militer sekalipun.
Ibarat kata seseorang tinggal pergi ke bazar atau toko penjual senjata, pilih-pilih, cocok tinggal bayar. Ada uang ada senapan.
Namun kini dengan adanya UU baru itu menekan peredaran senjata api di masyarakat Selandia Baru. (Seto Aji/Sosok.ID)